MATARAM, TAGARNEWS.COM , Terus berlanjutnya polemik perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) membuat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH. Ibnu Kholil menghadap langsung ke Kementerian Perhubungan RI sebagai pihak yang paling bertanggungjawab mengeluarkan SK Kemenhub RI Nomor 1421 Tahun 2018, perihal pemberian nama Bandara BIL menjadi BIZAM.

Dikatakan Ibnu Kholil, ia menghadap pada Kemnhub RI pada 13 Desember 2019 dan langsung diterima Kasubdit Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan serta Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.

“Kemenhub mengatakan, SK Kemenhub RI Nomor 1421 Tahun 2018 perihal perubahan nama Bandara BIL menjadi BIZAM telah dibatalkan dan dikembalikan namamya ke BIL, alasannya karena tidak sesuai dengan Pasal 45 Permenhub RI Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Kebandarudaraan Nasional” Ungkapnya.

Dikutip dari media-media Online yang terbit di NTB, sebelumnya diketahui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah melalui Asisten III Setda Loteng H. L. Idham Halid juga menolak tegas perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) ini.

Pemkab Lombok Tengah bahkan menyampaikan surat keberatan langsung ke Gubernur NTB Zulkiflimansyah pada saat rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang dipimpin Gubernur NTB sendiri pada,Rabu, (18/12) di Mataram.

Senada dengan sikap Kemenhub, Pemkab Loteng juga memaparkan perihal SK Nomor 1421 Tahun 2018 tersebut yang cacat hukum dan telah melewati batas waktu yang diberikan Pemerintah Pusat.

Diantara beberapa kecacatan hukum dalam SK tersebut adalah, tidak terpenuhinya syarat perubahan nama bandara seperti yang tertulis dalam Pasal 45 Permenhub RI Nomor PM 39 Tahun 2019

Syarat-syarat tersebut antara lain, harus ada Surat persetujuan masyarakat adat setempat, surat persetujuan atas penggunaan nama yang bersangkutan atau ahli waris dalam hal penamaan nama Bandar Udara menggunakan nama tokoh dan/atau pahlawan setempat.

Selain itu, Peraturan itu juga mensyaratkan harus ada surat persetujuan dari pengelola Bandar Udara apabila Bandar Udara tersebut telah dioperasikan, Bukti publikasi usulan perubahan nama Bandar Udara melalui media cetak dan/atau elektronik, surat pernyataan bahwa tidak ada pernyataan keberatan dari masyarakat atau lembaga /organisasi masyarakat setelah dilakukan publikasi usulan perubahan nama Bandar Udara melalui media cetak dan/atau elektronik terkait usulan perubahan nama Bandar Udara.

Lanjut Ibnu Kholil, persyaratan-persyaratan tersebut belum di penuhi secara lengkap oleh Pemprop NTB.

“Jadi, Kalau ada pihak-pihak yang memaksa terus untuk menjadi BIZAM, jelas tidak sesuai dengan PM Nomor 39. Karena itu sekali lagi, kita mohon kepada pihak yang ingin merubah nama tersebut untuk tidak dilanjuti, demi kondusifitas masyarakat kita,” pintanya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here